PESISIR BARAT – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Barat siap menyelaraskan program kerja demi menyukseskan program nasional Madrasah Layak Belajar 2026 yang resmi diluncurkan oleh BAZNAS RI. Program ini menargetkan renovasi dan perbaikan fasilitas untuk 700 Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) di seluruh Indonesia.

Peluncuran program strategis ini berlangsung di Aula Lantai 5 Kantor BAZNAS RI, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Asta Strata BAZNAS 2026–2031 yang mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membangun ekosistem pendidikan yang layak bagi siswa dari keluarga miskin serta rentan.

Fokus Keberlanjutan Program

BAZNAS Pesisir Barat menyambut baik inisiatif ini sebagai momentum untuk mendorong peningkatan mutu sekolah-sekolah keagamaan swasta di tingkat daerah. Secara nasional, komitmen BAZNAS dalam dunia pendidikan telah teruji lewat pencapaian berikut:

• 2.000 madrasah telah dibantu sepanjang tahun 2024–2025.

• 37 provinsi dan 388 kabupaten/kota menjadi sebaran wilayah penerima manfaat.

• 409 madrasah di antaranya difokuskan pada wilayah prioritas kemiskinan ekstrem.

Selaras dengan Misi Keagamaan dan Pembangunan

Pihak BAZNAS RI menegaskan bahwa program Madrasah Layak Belajar ini didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah, yaitu menjaga akal (hifz al-‘aql) melalui keberlanjutan pendidikan, serta menjaga jiwa (hifz al-nafs) dengan menyediakan ruang belajar yang aman dan kokoh.

Di tingkat lokal dan nasional, program ini sekaligus mendukung pencapaian target global SDGs Tujuan 4 mengenai pendidikan berkualitas, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. BAZNAS Pesisir Barat berkomitmen penuh untuk mengawal agenda ini agar dampak pemerataan fasilitas pendidikan layak dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah.

ARAH, AKSI, DAN DAMPAK: Pimpinan BAZNAS Pesisir Barat Serap Materi Strategis Perencanaan dalam Rakornas BAZNAS RI 2026

JAKARTA, BAZNAS PESISIR BARAT – Jajaran pimpinan komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memperkokoh tata kelola lembaga di tingkat daerah. Ketua BAZNAS Pesisir Barat, Bapak Faisol Muda'in, didampingi oleh Pimpinan Bidang Pengumpulan, Ky. Agus Mawardi, hadir dan mengikuti secara intensif rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI 2026 yang dipusatkan di Jakarta.

Kehadiran dua pimpinan teras BAZNAS Pesisir Barat ini menjadi langkah penting untuk menyelaraskan cetak biru (blueprint) pengumpulan dan pendistribusian dana umat dengan kebijakan strategis nasional.

Tiga Pilar Utama: Renstra, RKAT, dan Dampak

Dalam salah satu sesi materi inti Rakornas yang diserap langsung oleh delegasi Pesisir Barat, pimpinan pusat menekankan sebuah formula manajemen modern yang wajib diterapkan oleh seluruh BAZNAS daerah. Manajemen tersebut bertumpu pada tiga kalimat kunci:

• "Renstra adalah arah."

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kompas organisasi yang memetakan ke mana arah gerakan zakat akan dibawa dalam jangka panjang.

• "RKAT adalah aksi."

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah bentuk pengejawantahan dari strategi besar menjadi program-program aksi nyata, taktis, dan terencana di lapangan dalam durasi satu tahun berjalan.

• "Dampak adalah tujuan."

Tujuan akhir dan muara dari seluruh pengelolaan zakat bukanlah seberapa banyak dokumen yang tersusun, melainkan seberapa besar dampak (impact) nyata perubahan nasib yang dirasakan langsung oleh para mustahik (penerima zakat).

Membangun Sistem Pengelolaan yang Adaptif

Menindaklanjuti pesan kuat pimpinan pusat dalam Rakornas tersebut, Bapak Faisol Muda'in bersama Ky. Agus Mawardi menegaskan komitmennya untuk segera merombak pola penyusunan RKAT di Kabupaten Pesisir Barat agar tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas.

"Pesan pimpinan pusat sangat jelas dan menyentuh esensi amil. Kita tidak sekadar menyusun dokumen perencanaan, tetapi membangun sistem pengelolaan zakat yang terarah, terukur, adaptif, dan berdampak," tegas Faisol Muda'in.

Ky. Agus Mawardi selaku pimpinan bidang pengumpulan menambahkan bahwa prinsip adaptif akan segera diimplementasikan dalam strategi fundraising di Bumi Para Sai Batin dan Para Ulama. BAZNAS Pesisir Barat akan merancang skema pengumpulan yang ramah terhadap ekosistem lokal, termasuk penguatan infak nelayan di Pelabuhan Siging serta digitalisasi pembayaran ZIS.

Dengan menyelaraskan Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, hasil dari Rakornas 2026 ini siap dibawa pulang ke Krui untuk diwujudkan dalam program-program kemanusiaan yang lebih berdaya guna bagi anak yatim, kaum dhuafa, dan keluarga prasejahtera di Pesisir Barat.

BERITA BAZNAS PESISIR BARAT

BAZNAS Pesisir Barat Dukung 10 Resolusi Jihad Zakat Hasil Rakornas BAZNAS RI 2026*

Pesisir Barat, Lampung* - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Barat mendukung penuh hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 yang menghasilkan 10 Resolusi Jihad Zakat untuk Kesejahteraan.

Dikutip dari siaran pers resmi BAZNAS RI Nomor: 404/HUM-BAZ/X/2026, Rakornas yang digelar pada 13-15 Agustus 2026 di Jakarta tersebut diikuti 1.300 perwakilan BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia dan dirangkaikan dengan peluncuran buku Rencana Strategis BAZNAS 2026-2031.

Sepuluh resolusi tersebut dibacakan langsung oleh Pimpinan Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Pembinaan Daerah BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, M.A., di hadapan Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, http://M.Sc., Wakil Ketua BAZNAS RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, http://M.Si., serta jajaran Pimpinan BAZNAS RI.

Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, http://M.Sc. menegaskan, resolusi tidak boleh berhenti pada kesepakatan di atas kertas. Seluruh hasil Rakornas harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah.

Selama tiga hari, kita telah berkumpul, berdiskusi, menyampaikan berbagai pandangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional. Mari kita laksanakan Resolusi Jihad Zakat sebagai sebuah pendakian. Pendakian kita untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memobilisasi zakat, infak, dan sedekah sebanyak-banyaknya, serta mendistribusikannya secara tepat waktu dan tepat jumlah," ujar Sodik sebagaimana dilansir laman resmi BAZNAS RI.

Ia menambahkan, komitmen tersebut harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk mewujudkan _khairu ummah_, yakni umat Islam yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi sehingga memberi rahmat bagi seluruh golongan.

Sementara itu, Hj. Saidah Sakwan, M.A. menegaskan resolusi tersebut meneguhkan Jihad Zakat sebagai ikhtiar bersama untuk pengelolaan zakat yang amanah, terukur, kolaboratif dan berdampak nyata.

Dengan semangat satu visi, satu arah, dan satu gerakan zakat nasional, kami menyatakan komitmen bersama untuk menjadikan zakat sebagai kekuatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan solidaritas kemanusiaan Indonesia," ujar Saidah.

Adapun 10 Resolusi Jihad Zakat Rakornas BAZNAS 2026 adalah sebagai berikut:*

1. Mencapai target pengumpulan ZIS-DSKL nasional Rp70 triliun pada 2027 melalui penguatan regulasi, literasi melalui Manasik Zakat, digitalisasi, dan perluasan 8 sumber zakat sesuai UU No.23/2011.

2. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan yang menyasar 48 juta jiwa mustahik secara efektif, terukur, dan berdampak.

3. Bersama pemerintah mengentaskan kemiskinan 601 ribu mustahik atau 2,41 juta jiwa penerima manfaat di tahun 2027.

4. Memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah dari tingkat provinsi hingga desa agar pengelolaan zakat terhubung dengan agenda pembangunan daerah.

5. Mengaktivasi seluruh UPZ Desa sebagai ujung tombak layanan zakat di tingkat komunitas.

6. Menjaga nama baik dan kepercayaan muzaki, Presiden, Pemerintah, dan masyarakat melalui tata kelola yang amanah, transparan, dan akuntabel.

7. Memperkuat kolaborasi dengan jaringan pengusaha dan kelompok profesi sebagai mitra strategis.

8. Mendukung penguatan kedudukan hukum kelembagaan BAZNAS serta sinergi dengan Bappenas/Bappeda melalui pemanfaatan DTSEN dan Indeks Zakat Nasional.

9. Memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian RI untuk menjaga kepatuhan dan integritas pengelolaan zakat.

10. Merespon cepat penanganan bencana alam, kemanusiaan, dan sosial di skala lokal, nasional, dan global.

BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat menyatakan siap mengimplementasikan 10 resolusi tersebut untuk memperluas manfaat dana umat dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat.

Sumber: Siaran Pers Resmi BAZNAS RI - http://baznas.go.id*

_Nomor: 404/HUM-BAZ/X/2026 | Jakarta, 16 Oktober 2026_

DATA TEPAT ZAKAT BERDAMPAK: BAZNAS Pesisir Barat Siap Integrasikan DTSEN dan SIMZAT Kemenag RI

JAKARTA, BAZNAS PESISIR BARAT – Memasuki hari kedua pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2026 di Jakarta pada Rabu (14/10/2026), fokus penguatan tata kelola zakat nasional diarahkan pada digitalisasi dan akurasi data. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, menegaskan bahwa kunci utama agar dana umat memberikan dampak ekonomi yang masif adalah melalui integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam forum tersebut, Kemenag RI juga memperkenalkan SIMZAT, sebuah aplikasi ekosistem digital terpadu yang dirancang khusus untuk mendukung pencatatan data mustahik, proses penghimpunan, hingga pelaporan pendistribusian dana ZIS secara nasional.

Menghapus Duplikasi Bantuan lewat Pemadanan Data

Dalam paparannya, Prof. H. Waryono menjelaskan bahwa potret DTSEN sangat krusial bagi BAZNAS di seluruh daerah untuk mengidentifikasi calon penerima manfaat secara objektif berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

“Pemetaan lewat DTSEN ini menjadi ikhtiar kita untuk memastikan penyaluran, pendistribusian, dan seterusnya tetap tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Harapannya, data ini membantu Bapak dan Ibu BAZNAS seluruh Indonesia untuk sampai pada penyaluran yang terarah dan dampaknya terukur,” ujar Waryono.

Integrasi data terpadu ini membawa tiga keuntungan manajerial utama:

• Mencegah Duplikasi: Sistem yang terhubung membuat BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mendeteksi jenis bantuan yang sudah diterima oleh mustahik dari pemerintah, sehingga penyaluran berikutnya tidak tumpang tindih.

• Pemutakhiran Berkala: Pemadanan data dijadwalkan berlangsung setiap enam bulan sekali, disusul dengan evaluasi berkala setahun sekali demi merekam perubahan status sosial ekonomi jemaah di lapangan.

• Klasterisasi Penerima: Masyarakat dengan kerentanan paling tinggi (Desil 1) difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok (bantuan konsumtif dasar). Sementara kelompok yang memiliki potensi berkembang akan didorong melalui program pemberdayaan ekonomi produktif.

Pembagian Peran yang Jelas

Guna mencapai visi "Data Tepat, Zakat Berdampak, Umat Sejahtera", Kemenag menetapkan pembagian kerja yang rigid. Kementerian Agama bertindak sebagai pengendali data makro, sedangkan BAZNAS bersama LAZ bergerak aktif sebagai pemroses data teknis di lapangan.

Aksi Nyata BAZNAS Pesisir Barat

Merespons cetak biru digitalisasi dari pusat, Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat, Bapak Faisol Muda'in, menyatakan komitmennya untuk segera menyelaraskan sistem operasional di daerah dengan aplikasi SIMZAT.

Sejalan dengan prinsip Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI, BAZNAS Pesisir Barat akan bergerak cepat merangkul Kantor Kemenag Pesisir Barat serta para Peratin (Kepala Desa) di tingkat pekon. Pemadanan data ini akan langsung diterapkan pada program-program strategis lokal, seperti program Ngaras Peduli, bantuan yatim piatu, serta penyaluran infak khusus bagi keluarga besar nelayan Labuhan Siging agar sepenuhnya transparan dan akuntabel.

BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat turut menghadiri dan mensukseskan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI 2026 yang diselenggarakan di Kemayoran, Jakarta. Kehadiran ini diwakili langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat, Faisol Mudain, bersama Wakil Ketua I, Ky Agus Mawardi, sebagai bentuk komitmen daerah dalam menyelaraskan target pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) nasional sebesar Rp70 triliun pada tahun 2027.

Informasi ini bersumber dari siaran pers resmi BAZNAS RI dalam pembukaan Rakornas yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak”.

Komitmen BAZNAS Pesisir Barat di Rakornas 2026

• Sinergi Target Nasional: Ketua BAZNAS Pesisir Barat, Faisol Mudain, menyatakan kesiapan daerah untuk bergerak bersama mengejar target pengumpulan Rp70 triliun demi memperluas jangkauan manfaat zakat hingga ke tingkat kabupaten.

• Pengentasan Kemiskinan Daerah: Selaras dengan arahan Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., BAZNAS Pesisir Barat fokus pada optimalisasi dana zakat secara produktif untuk mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pembayar zakat).

• Penguatan Konsolidasi: Melalui koordinasi yang dihadiri Wakil Ketua I Ky Agus Mawardi, BAZNAS Pesisir Barat aktif mengikuti komisi strategi guna membawa hasil resolusi zakat yang berdampak nyata bagi kesejahteraan umat di Pesisir Barat.

Dihadiri Tokoh-Tokoh Nasional

Pembukaan agenda besar di Kemayoran ini diikuti sekitar 1.300 peserta dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain:

• Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, S.Sos., M.Si.

• Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

• Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.

• Menteri Koperasi RI, Dr. Ferry Juliantono, S.E., Ak., M.Si.

• Duta Besar Palestina untuk Indonesia, H.E. Mr. Abdalfatah Ahmed Khalil Alsattar.

Selain itu, rangkaian acara diisi dengan sesi Zakat Strategic Talks bersama jajaran Menteri Koordinator, Kadin, serta pimpinan lembaga tinggi negara.

Sebagai penutup program pada Kamis, 15 Oktober 2026, Rakornas akan membacakan "Resolusi Jihad Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa" serta menggelar Grand BAZNAS Awards 2026 sebagai puncak konsolidasi zakat nasional.